Versi Bahasa | English Version

Deklarasi HAM ASEAN: Perkembangan Terkini

Saat ini Deklarasi HAM ASEAN yang sedang disusun oleh ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sudah diserahkan kepada para Menlu ASEAN dalam sidang ASEAN Ministeral Meeting (AMM) ke-45 di Phnom Penh, Kamboja. Untuk itu pada tanggal 12 September yang akan datang, di Manila, AICHR akan kembali mengadakan konsultasi regional yang kedua dengan masyarakat sipil. Untuk itu guna menyiapkan strategi advokasi terkait isu tersebut HRWG mengadakan pertemuan dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Jakarta.

Dari perkembangan yang ada, ada beberapa isu yang masih menjadi bahan perdebatan, antara lain adalah tentang aturan public morality yang masih ada di dalam prinsip umum deklarasi tersebut. Selain itu isu tentang masyarakat adat juga belum terakomodir sepenuhnya. Sementara hak untuk menentukan diri sendiri juga masih diperdabatkan, karena terminasinnya langsung dihadapkan pada sparatisme.

Selain public morality, salah satu isu yang juga menjadi konsern bagi gerakan perempuan adalah hak untuk menentukan diri sendiri, hal tersebut terkait dengan tubuh perempuan, hak seksual dan kesehatan perempuan. Hal ini menjadi penting karena selama ini perempuan tidak dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan tubuhnya. Tubuh perempuan menjadi objek diskriminasi dibanyak Negara. Sementara untuk kata hak seksual juga ditolak masuk dalam deklarasi dan menyetujui kata kesehatan reproduksi perempuan.

Rafendi Djamin sendiri menyatakan bahwa sejauh ini rancangan AHRD telah memuat beberapa capaian-capaian penting, dengan adanya rumusan-rumusan HAM yang memberi nilai tambah (value added) atas Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948 dan Deklarasi HAM Dunia Wina 1993. Namun demikian, Wakil Indonesia untuk AICHR juga menyampaikan kekawatirannya tentang masih adanya pasal-pasal di Rancangan AHRD yang dapat di interpretasikan oleh dunia akan menggoyang norma2 yang ada DUHAM PBB 1948, khususnya tentang pembatasan-pembatasan hak (limitations).

Selain itu Rafendi menyampaikan harapan agar dalam rancangan AHRD ini dapat mengantisipasi persoalan pembatasan HAM atas dasar moralitas publik (public morality) dan elemen kemananan nasional (national security) yang selama perkembangan HAM sejak 1948 telah sering disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa untuk pembenaran terjadiinya pelanggaran HAM berat.****(JK)

 

No comments.

Leave a Reply