Versi Bahasa | English Version

Arusutama Gender Dalam Penanggulangan Bencana

DSC_0305Indonesia kerap disebut-sebut sebagai negara yang dianugerahi sumberdaya alam berlimpah. Tanahnya mengandung aneka mineral tambang yang bernilai tinggi, hutannya penuh dengan keanekaragaman hayati, lautnya penuh dengan sumber pangan bernutrisi, dan banyak lagi. Tak hanya itu, jumlah penduduknya yang besar dapat menjadi sumber tenaga kerja yang meruah. Luas geografisnya dan aneka budaya yang ada di dalamnya makin menambah fakta kebenaran kondisi itu.

Akan tetapi, di balik sisi keadaan yang menguntungkan itu, Indonesia pun kaya akan potensi kebencanaan alam dan sosial. Indonesia memiliki potensi bencana tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, gunung api, bahkan kekeringan. Berbagai bencana alam ini datang silih berganti melanda berbagai daerah di seluruh Indonesia. Korban jiwa dan harta benda pun tak terhitung lagi. Belum lagi bencana sosial dalam bentuk konflik antar warga, konflik antar kampung, dan lainnya. Kedua modus kebencanaan ini kerap terjadi silih berganti dengan dampak sosial yang luas.

Bencana alam terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yang masih segar dalam ingatan kita, ialah tsunami di Aceh tahun 2004 lalu. Korbannya mencapai 200 ribu jiwa lebih dan harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan geografis dan demografis terjadi di Aceh akibat tsunami yang maha dahsyat itu. Untungnya, kejadian itu berlangsung pada siang hari, dan bisa dibayangkan apabila hal itu terjadi di malam hari, maka kehancuran luar biasa akan menimpa Aceh.

Bertolak dari peristiwa bencana alam yang menghancurkan itu, dan beberapa bencana besar lain yang parah juga terjadi seperti gempa bumi di Jogjakarta dan gunung berapi, harusnya kita semua termasuk pemerintah Indonesia memiliki sistem penanggulangan bencana yang handal yang terkoordinasi dan aksesibel mulai dari tingkat lokal sampai pusat. Sebelum kejadian tsunami itu, sistem penanggulangan bencana kita tak berjalan optimal, apalagi di masa pemerintahan Orde Baru, yang tidak melihat masyarakat sebagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia. Pemerintah Orba hanya menggerakkan kekuatan ABRI sebagai ujung tombak penanggulangan bencana, akibatnya masyarakat menjadi tidak peka dan tak peduli terhadap bencana.

Apa yang terjadi di Aceh menjadi bukti betapa sistem penanggulangan bencana nasional gagal mengantisipasi potensi dan kejadian bencana. Dalam arti, penguatan semua pemangku kepentingan akan masalah kebencanaan mulai tahap pra bencana, bencana, dan pasca bencana. Pemerintah gagap dan tidak punya konsep, bahkan sumberdaya untuk menanggulangi bencana itu, sehingga penanggulangannya tidak tuntas hingga kini. Pemulihan Aceh menjadi bukti betapa tak jelasnya sistem penanggulangan bencana yang Indonesia miliki.

Pasca tsunami, UU dan kelembagaan untuk penanggulangan bencana di Indonesia telah dibentuk, namun sampai kini belum berjalan optimal. Tak usah jauh-jauh, banjir di Jakarta beberapa bulan lalu tahun 2013 ini misalnya, menjadi bukti bahwa sistem penanggulangan bencana di ibu kota tidak berjalan sama sekali. Pemda DKI dan Pemerintah pusat gagal membangun sistem yang handal untuk mencegah banjir, yang menurut para ahli, sudah ditemukan polanya setiap 5 tahun sekali akan terjadi.

Bencana alam yang berisiko itu biasanya berdampak besar terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya (anak-anak, manula, difabel). Dampak bencana bagi perempuan bisa berdimensi fisikal, ekonomi, dan psikologis (trauma). Selain itu, mereka akan kehilangan sumberdaya dan peluang masa depan, yang tentu sangat merugikan perempuan.

Dari acuan kejadian itu mestinya pemerintah lebih serius membangun sistem penanggulangan bencananya dengan memasukkan perspektif gender di dalamnya. Mengapa hal ini penting, karena selama ini sistem penanggulangan bencana kita tidak menganalisis peran-peran gender yang timpang di masyarakat yang ternyata sangat mempengaruhi sistem penurunan resiko. Dalam masyarakat yang bias dan buta gender, dengan konteks budaya dan tafsir agama yang keliru, perempuan (termasuk kelompok rentan) lebih banyak berkiprah di ruang domestic, banyak menjadi korban bencana. Sebaliknya, sebagian besar laki-laki karena perannya dominan di ruang publik, resiko bencana yang mereka hadapi lebih kecil.

Sistem penanggulangan bencana yang peka gender akan lebih menguntungkan karena akan memasukkan kebijakan penanggulangan yang peka gender. Juga dalam merancang program penanggulangan bencana, mereka akan lebih baik. Perspektif itu akan diawali dengan kepekaan dalam membentuk sistem database yang terpilah, kebijakan yang jelas, program penanggulangan yang responsive gender. Perempuan akan memperoleh akses, kesempatan, keterlibatan, dan manfaat yang sama dengan laki-laki dalam penanggulangan bencana kapan dan di manapun berada. Layanan yang peka gender juga akan tersedia ketika bencana terjadi. Dalam pasca bencana, perempuan pun memerlukan peluang dan akses untuk pulih dari bencana.

Yang paling penting, sistem penanggulangan bencana yang berperspektif gender akan efektif apabila sumberdaya manusia yang menjalankan sistem itu juga terbangun cara pandang yang sama dan berperilaku seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, pendidikan yang terus-menerus mengenai perspektif itu bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya mesti dilakukan secara sadar. Tanpa kesadaran untuk berubah dari manusia-manusianya akan sulit dipastikan bahwa sistem yang baik akan diterapkan secara baik pula. Belum lagi birokrasi pemerintahan yang rumit akan menjadi batu halangan tersendiri dalam memasukkan perspektif gender di dalam kebijakan dan rancangan program penanggulangan bencana di Indonesia. Maka, pengarusutamaan gender dalam kebijakan, kelembagaan, dan program penanggulangan bencana di Indonesia, merupakan keharusan yang tak dapat ditolak dan ditunda bila kita ingin mengurangi resiko bencana, baik di tahap pra bencana, bencana, dan pasca bencana. (HG)

No comments.

Leave a Reply