Versi Bahasa | English Version

Pemerintah Fokus Hentikan Perkawinan di Usia Anak

Oleh: Kantor Staf Presiden | Sumber: Kantor Staf Presiden

JAKARTA - Pemerintah memberi perhatian besar terhadap masalah perkawinan anak yang merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai cita-cita ‘Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia’ sesuai Janji Nawacita butir kelima dan memastikan keberhasilan ‘Indonesia Emas’ di tahun 2030, salah satu strategi utama pemerintah adalah menghapus berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak.

Pernyataan itu disampaikan Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani sebagai pembicara kunci Youth Forum bertema ‘Stop Perkawinan di Usia Anak!’ Acara di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan ini digelar oleh Yayasan Kalyanamitra dan Oxfam Indonesia sebagai rangkaian Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Sebuah fakta memprihatinkan terpapar, bahwa saat ini Indonesia ada di urutan ke-37 dari 73 negara pada kasus kawin pertama di usia muda, serta menempati peringkat kedua di ASEAN setelah Kamboja. Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan bahwa angka usia perkawinan dini (15-19 tahun) sekitar 46.7 persen. Sementara Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat, angka kelahiran di usia remaja mencapai 48 per 1000 kelahiran. Gambaran data itu menunjukkan bahwa persoalan perkawinan di usia anak di Indonesia sangat tinggi dan menjadi persoalan yang harus segera ditangani.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan menekankan, saat ini pemerintah fokus pada dua hal, yakni penghapusan kekerasan seksual yang sangat marak terjadi akhir-akhir ini dan penghapusan praktik perkawinan anak. “Anak-anak yang kawin muda terhambat masa depannya dan terputus dari akses untuk meningkatkan kualitas hidup,” kata Jaleswari.

Ia memaparkan, anak-anak yang dikawinkan belum pada waktunya terancam masuk dalam siklus kehidupan yang buruk dari aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Terkait fenomena ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya sistemik mengatasi masalah Perkawinan Anak. Antara lain, mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan wilayahnya sebagai ‘Kota Ramah Anak’ dengan salah satu indikator berhasil menekan angka perkawinan anak. “Kami akan terus berdialog dengan lembaga-lembaga masyarakat, termasuk lembaga agama dan adat, agar berperan menghentikan kawin anak,” urainya.

Jika angka perkawinan anak dapat diturunkan secara drastis, setidaknya ada lima masalah utama lain teratasi. Keberhasilan berantai itu yakni menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak, meningkatkan tingkat keberhasilan program wajib belajar 12 tahun, mengurangi angka eksploitasi anak pekerja sektor informal sebagai dampak ikutan dari perkawinan anak, mencegah risiko perceraian usia muda, serta mencegah pemiskinan perempuan.

“Keberhasilan kita menurunkan jumlah kasus perkawinan anak merupakan faktor signifikan dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia,” tegas Jaleswari.

Ditegaskannya, penghentian perkawinan anak akan memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengenyam pendidikan lebih lama, memampukan mereka mengakses kesempatan kerja yang lebih baik, meningkatkan standar hidup layaknya, serta membuat anak-anak memiliki angka harapan hidup lebih panjang.

 

____

Sumber: http://ksp.go.id/pemerintah-fokus-hentikan-perkawinan-di-usia-anak/

No comments.

Leave a Reply