Kuota Perempuan, Mencoba Kultur Politik yang Eksploitatif Hasil pengamatan terhadap Departemen Pemuda dan Wanita yang pernah dimiliki PDI dapat dilihat bahwa dari segi keanggotaan, seluruhnya terdiri dari istri para pengurus minus istri yang berstatus PNS. Jika saja sebagian besar istri pengurus adalah PNS maka sangat mungkin departemen wanita tidak pernah akan ada Kultur politik yang eksploitatif menampakkan wajah politik ke hadapan public sebagai dimensi aktivitas yang sangat maskulin, keras, tidak ramah kepada kaum perempuan. Kesan ini belum terhapus bahkan menjadi palang pintu bagi perempuan yang hendak memasuki dunia politik Eksploitasi politik dalam bentuknya yang lain adalah menjadikan perempuan sebagai aksesori kampanye. Soal program partai boleh menjadi nomor terakhir Mengapa hubungan antara partai politik dan elemen kemasyarakatan terutama perempuan menjadi tidak sinergis? Jawaban atas pertanyaan ini ada pada kultur politik, rekruitmen, dan ideology politik. Perjuangan dalam mencapai kesederajatan dalam hak politik harus dimulai dengan menghapus kultur politik yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif terhadap perempuan. Kelompok pertama yang harus ditingkatkan perannya adalah kaum ibu dan para gadis dan remaja putrid yangselama ini sudah bersentuhan dengan masalah politik melalui aktivitas anggota keluarga.kepada mereka perlu dibangkitkan kesadaran untuk keluar dari kecenderungan eksploitasi dan mobilisasi atas dasar hegemoni angota eluarga sendiri. Selain itu perlu dikembangkan pendidikan politik yang lebih luas dan berkelanjutan pada kalangan perempuan, untuk tidak hanya menyadari haknya tetapi juga memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya melalui politik. Proses pendidikan mancakup pula kristalisasi isu khas jender sebagai ideologi politik dan membangun komitmen yang luas di kalangan perempuan untuk mendukungnya. Ketika ideologi ini terkonsolidasi dengan baik, perempuan akan tampil menjadi elemen yang sangat diperhitungkan. Saat itu pula kuota bukan lagi menjadi "kemauan politik" tetapi menjadi "tawaran politik" (Kompas 15 September 2003 hal.44)