Pelatihan Undang-Undang Desa dan SDGs di Kalibawang: Upaya Membumikan SDGs pada Perempuan Desa

Kalyanamitra, Kalibawang – Salah satu kegiatan dalam program pendampingan perempuan desa yang dilakukan oleh Kalyanamitra adalah memberikan pelatihan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) dan SDGs di wilayah dampingannya. Kalyanamitra memiliki fokus untuk mendorong integrasi Suistainable Development Goals (SDGs) dalam UU Desa, khususnya pada Target 3 tentang menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, serta Target 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mendukung pencapaian SDGs di tahun 2030, maka berbagai upaya harus dilakukan oleh multipihak. Kalyanamitra melalui bidang Pendampingan Komunitas juga turut melakukan upaya tersebut salah satunya dengan memberikan peningkatan kapasitas tentang SDGs kepada pemerintah desa, kader perempuan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan atas dasar hasil temuan di lapangan terkait masih kurangnya pemahaman mengenai SDGs, bahkan mendengar kata SGDs pun sangat jarang. Padahal, cita-cita SDGs yaitu tercapainya perubahan dunia yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip universal, terintegrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind.

Ada tiga desa di Kecamatan Kalibawang yang diberikan pelatihan UU Desa dan SDGs, yaitu Desa Banjararum, Desa Banjarasri, dan Desa Banjarharjo. Pelatihan yang dilakukan pada rentang Juli-September 2019 ini ditargetkan kelompok perempuan yang telah aktif dan terlibat bersama Kalyanamitra dalam kegiatan kelompok perempuan di perdesaan. Mayoritas dari mereka adalah kader perempuan yang aktif di desa atau dusun dalam PKK, Posyandu, PAUD, dan KWT (Kelompok Wanita Tani).

Di samping mengenalkan SDGs, pelatihan ini utamanya membahas tentang bagaimana menerapkan SDGs dalam program, kebijakan, dan anggaran desa dengan mengacu pada UU Desa. Pentingnya integrasi tersebut perlu dikenalkan karena SDGs dan UU Desa memiliki prinsip, tujuan, dan semangat yang sama, yakni memastikan progam pembangunan berjalan inklusif.

Dalam konteks desa, peran perempuan dalam proses pembangunan sangat penting dan esensial. Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap prosesnya mulai dari perencanaan sampai pada pengambilan keputusan. Hal ini menjadi penekanan dalam pelatihan untuk mendorong kader perempuan mau dan mampu terlibat dalam proses pembangunan desa, guna memastikan program, kebijakan, dan anggaran desa mengakomodir kepentingan perempuan dan anak perempuan, yang biasanya sering diabaikan.

Untuk menerjemahkan SDGs pada perempuan di tingkat desa, fasilitator menggunakan banyak menggunakan metode agar dapat lebih mudah dipahami. Misalnya menggunakan metode permainan “Kapal Pecah” untuk menjelaskan makna no one left behind. Selain itu, peserta juga diajak untuk mengenali persoalan-persoalan perempuan di desa sehingga dapat menganalisis target berapa dalam SDGs yang berkaitan. Hasil pelatihan yang diharapkan, kader perempuan dapat merumuskan usulan atau rekomendasi terkait pembangunan desa berdasarkan pemahaman dan analisis terhadap persoalan yang ditemukan dengan kerangka SDGs.

Hasil pemetaan situasi desa disepakati tiga target SDGs yang dikenali lebih dalam yaitu Tujuan 2, 3 dan 5 melalui diskusi kelompok. Dua hal yang difokuskan dalam diskusi yaitu meliputi indikator masing-masing target serta analisis APBDes. Melalui metode ini, peserta diajak untuk melakukan analisis antara indikator yang ditargetkan dengan masalah-masalah yang ada di desa, kemudian merumuskan usulan-usulan yang strategis untuk pencapaian target tersebut. Analisis juga dikaitkan dengan mencermati APBDes yang ada serta UU Desa sehingga dapat ditentukan peluang yang bisa diakses untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Catatan penting dari proses pelatihan UU Desa dan SDGs di tiga desa yaitu bahwa SDGs masih terdengar asing di tingkat kader perempuan desa. Hal ini ditunjukan oleh respon peserta yang sebagian besar belum paham SDGs dan tujuan-tujuannya. Di samping itu, ada sumbatan terkait informasi APBDes di mana kelompok perempuan desa belum mengetahui detail apa saja yang ada didalamnya. Sehingga akses perempuan terhadap program, kebijakan, maupun anggaran desa masih terbatas.

Dua catatan ini menjadi temuan bagi Kalyanamitra untuk lebih mendorong kelompok perempuan  agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Sebab, untuk mencapai target SDGs pada 2030 perlu keterlibatan perempuan secara menyeluruh di dunia termasuk perempuan pedesaan. Di Indonesia, dengan adanya UU Desa seharusnya dapat memaksimalkan upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.(fullah/ik)


BERITA LAINNYA

Thursday, 9 January 2020
“Jamban” Sebuah Kemewahan

Penulis: Dianah Karmilah
Wadah-wadah air (ember, baskom, dan bekas cat) berjejer menampung air hujan di pelataran rumah persis di bawah titisan genteng rumah. Air adalah barang berharga yang la...

Thursday, 7 November 2019
Rembuk Stunting Desa: Upaya Perkuat Komitmen Pencegahan dan Penanganan Stunting Mulai dari Desa

Kalyanamitra, Kalibawang – Pada akhir Juni 2019 empat desa di Kecamatan Kalibawang menggelar rembuk stunting dalam waktu berdekatan yakni Desa Banjarharjo, Desa Banjarasri, Desa Banjaroyo, dan ...

Friday, 4 October 2019
Rembuk Perempuan Sebagai Ruang Perempuan Desa Mengusulkan Pendapat

Kalyanamitra, Kalibawang – Posisi perempuan terlebih perempuan desa masih melekat pada posisi yang terpinggirkan. Konstruksi sosial yang mengutamakan dominasi kekuasaan hanya pada laki-laki masih me...

Thursday, 5 September 2019
[Siaran Pers] Revitalisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk Cita-Cita Kemerdekaan Indonesia

Gerakan Perempuan Peduli KPPPA, Kamis, 5 September 2019
Presiden Joko Widodo telah terpilih secara demokratis untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode 2019-2024. Pada periode kedua pemerin...