[PERNYATAAN SIKAP] Apa Kabar Upaya Penghentian Praktik Sunat Perempuan di Indonesia?

PERNYATAAN SIKAP

Apa Kabar Upaya Penghentian Praktik Sunat Perempuan di Indonesia?


Jakarta, 06 Februari 2020 – Tanggal 6 Februari diperingati sebagai International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation atau Hari Internasional Nol Toleransi terhadap Sunat Perempuan. Melalui momentum ini, Kalyanamitra mengingatkan kembali komitmen dan tanggung jawab pemerintah terhadap penghentian praktik sunat perempuan di Indonesia yang saat ini juga dikenal dengan istilah Pemotongan dan Perlukaan pada Genitalia Perempuan (P2GP).

Listyowati, Ketua Kalyanamitra mengatakan pemerintah perlu melakukan upaya yang masif untuk menghentikan praktik sunat perempuan di Indonesia dengan membuat kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang jelas. Edukasi dan upaya membangun kesadaran masyarakat atas resiko praktik sunat perempuan perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Secara global diperkirakan sekitar 200 juta anak perempuan telah mengalami sunat perempuan dengan tipe yang beragam. Di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 menunjukkan sebanyak 51,2% anak perempuan usia 0-11 tahun pernah mengalami praktik sunat, di mana sebanyak 72,4% dilakukan terhadap anak perempuan pada usia 1-5 bulan, 13,9% pada usia 1-4 tahun, serta 3,3% pada usia 5-11 tahun.

Praktik sunat perempuan di Indonesia umumnya dilakukan karena alasan tradisi yang telah dilakukan turun temurun dan interpretasi ajaran agama yang menyakini bahwa sunat perempuan wajib dilakukan untuk memberikan kebaikan dan manfaat bagi perempuan. Padahal secara medis, praktik tersebut justru sangat berbahaya dan beresiko tinggi menimbulkan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikologis. Di samping itu, keyakinan yang dibangun dan dibawa dalam praktik sunat perempuan adalah sebagai bentuk kontrol terhadap otonomi tubuh dan seksualitas perempuan.

Indonesia telah terikat dalam komitmen di tingkat nasional maupun internasional, seperti  Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, serta sejumlah komitmen internasional seperti CEDAW, Beijing Platform For Action (BPFA), CRC, ICCPR, SDGs, dan lainnya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk praktik sunat perempuan yang merupakan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Kalyanamitra yang telah 35 tahun memperjuangkan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan tetap pada posisinya menolak segala bentuk praktik sunat perempuan, dari yang simbolik dan nonsimbolik, yang menimbulkan perlukaan fisik dan nonfisik. Dalam peringatan Hari Internasional Nol Toleransi Terhadap Sunat Perempuan tahun 2020, Kalyanamitra mendesak pemerintah untuk melakukan upaya yang serius untuk menghentikan berbagai praktik sunat perempuan di masyarakat. Hal ini selaras dengan semangat pemerintah untuk mencapai Indonesia Unggul 2045 agar dapat mewujudkan generasi emas yang terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk bebas dari praktik sunat perempuan.

Listyowati (Ketua Kalyanamitra)


BERITA LAINNYA

Friday, 10 January 2020
Pelatihan Undang-Undang Desa dan SDGs di Kalibawang: Upaya Membumikan SDGs pada Perempuan Desa

Kalyanamitra, Kalibawang – Salah satu kegiatan dalam program pendampingan perempuan desa yang dilakukan oleh Kalyanamitra adalah memberikan pelatihan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) d...

Thursday, 9 January 2020
“Jamban” Sebuah Kemewahan

Penulis: Dianah Karmilah
Wadah-wadah air (ember, baskom, dan bekas cat) berjejer menampung air hujan di pelataran rumah persis di bawah titisan genteng rumah. Air adalah barang berharga yang la...

Thursday, 7 November 2019
Rembuk Stunting Desa: Upaya Perkuat Komitmen Pencegahan dan Penanganan Stunting Mulai dari Desa

Kalyanamitra, Kalibawang – Pada akhir Juni 2019 empat desa di Kecamatan Kalibawang menggelar rembuk stunting dalam waktu berdekatan yakni Desa Banjarharjo, Desa Banjarasri, Desa Banjaroyo, dan ...

Friday, 4 October 2019
Rembuk Perempuan Sebagai Ruang Perempuan Desa Mengusulkan Pendapat

Kalyanamitra, Kalibawang – Posisi perempuan terlebih perempuan desa masih melekat pada posisi yang terpinggirkan. Konstruksi sosial yang mengutamakan dominasi kekuasaan hanya pada laki-laki masih me...