[Rilis Pers] Program Posyandu Membebani Kader Posyandu: Hasil Audit Gender Komunitas Terhadap Layanan Posyandu

Jakarta, 21 Maret 2018 – Sejak dicanangkan pada tahun 1986, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi garda terdepan dalam pemantauan dan peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Kebijakan dan program ini tetap dipertahankan hingga saat ini namun tidak mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.

Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak layanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat untuk pencapaian target SDGs (Goal 3 dan 5), terutama menyasar pada penurunan Angka Kemarian Ibu dan Bayi (AKI/AKB). Saat ini Posyandu dituntut untuk melaksanakan sebanyak 15 Program (5 layanan kesehatan dasar + 10 layanan sosial dasar) yang dimandatkan pemerintah melalui Peraturan Dalam Negeri No. 19/2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Hampir semua instansi pemerintah (SKPD/Kementerian) menggunakan Posyandu sebagai sarana implementasi program-programnya dan menjadi sumber data kesehatan masyarakat tanpa disertai anggaran yang memadai.

Kader-kader Posyandu, yang mayoritas adalah perempuan ibu rumah tangga menjadi tenaga pelaksana di lapangan yang dituntut untuk menjalankan program pemerintah dengan keterbatasan anggaran, kapasitas, serta sarana dan prasarana. Pemerintah memanfaatkan konsep swadaya masyarakat dan semangat kerelawanan kader Posyandu untuk mengalihkan tanggung jawabnya dalam pemenuhanan hak dasar warganya terkait bidang kesehatan ibu dan anak kepada Posyandu.

Oleh karenanya, muncul permasalahan yang krusial di antaranya:

1) Kader Posyandu dibebani tuntutan untuk mengisi dokumen-dokumen dan laporan untuk kebutuhan data pemerintah yang sangat banyak dan rumit. Hasil laporan dan pendataan dari kader Posyandu tersebut digunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingannya masing-masing.

2) Tidak ada instansi pemerintah yang benar-benar bertanggung jawab atas kelembagaan Posyandu.

3) Kebijakan tumpang tindih dan koordinasi antarinstasi pemerintah lemah.

Kalyanamitra adalah organisasi perempuan yang fokus pada isu hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Salah satu programnya saat ini yaitu melakukan audit gender terhadap layanan Posyandu di tiga wilayah dampingan di antaranya Kel. Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, dan Desa Banjaroya, Kec, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta terkait ketepatan kebijakan, program, dan anggaran Posyandu.

###

Narahubung: Listyowati

Telepon:  021-8004712

Email: ykm@indo.net.id


BERITA LAINNYA

Monday, 8 October 2018
[Press Release] Pertama di DKI Jakarta, Kebijakan tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Press Release
Pertama di DKI Jakarta, Kebijakan tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
Berdasarkan data BPS 2017, angka perkawinan usia anak di Indonesia mencapai 25.71%, dan 12.76% nya d...

Sunday, 1 July 2018
Guyub Remen: Wadah bagi Perempuan Banjaroya untuk Mewujudkan Mimpi Bersama

Oleh: Estu Fanani
PAGUYUBAN PEREMPUAN MENOREH yang disingkat GUYUB REMEN didirikan pada tanggal 4 oktober 2015. GUYUB REMEN merupakan wadah atau organisasi bagi perempuan-perempuan di desa Banj...

Saturday, 30 June 2018
[Rilis Pers] Posyandu sebagai Garda Depan Layanan Kesehatan dan Sosial Dasar Masyarakat dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Jakarta, 3 April 2018 – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memiliki lima belas layanan kesehatan dan sosial dasar dalam programnya sesuai mandatnya dalam Peraturan Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 Tenta...

Friday, 29 June 2018
[Rilis Pers] Kebijakan, Program, dan Anggaran Posyandu Perlu Dibenahi: Hasil Audit Gender Komunitas Terhadap Layanan Posyandu di Tiga Wilayah

Jakarta, 31 Maret 2018 – Pada awal pencanangannya, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memiliki program prioritas yang terdiri dari lima layanan kesehatan yakni perbaikan gizi, imunisasi, penanganan di...