[Siaran Pers] Revitalisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk Cita-Cita Kemerdekaan Indonesia

Gerakan Perempuan Peduli KPPPA, Kamis, 5 September 2019


Presiden Joko Widodo telah terpilih secara demokratis untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode 2019-2024. Pada periode kedua pemerintahannya, pembangunan sumberdaya manusia (pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, perumahan, lapangan kerja, sains dan teknologi) akan menjadi salah satu prioritas kinerja Presiden dan kabinetnya sebagaimana dinyatakan dalam pidatonya tanggal 14 Juli 2019. Dalam konteks ini, pemberdayaan dan penguatan perempuan menjadi krusial mengingat masih banyaknya masalah perempuan Indonesia seperti tingginya angka perkawinan anak perempuan, tingginya Angka Kematian Ibu  (AKI) stunting, penggusuran ruang hidup perempuan karena industri ekstraksi, nasib petani dan buruh migran perempuan serta diskriminasi terhadap perempuan terutama dalam konteks menguatnya politisasi identitas. Memastikan ruang hidup perempuan dalam hal akses, menerima manfaat yang setara, membuka ruang partisipasi, dan  pelibatan perempuan untuk mengontrol jalannya pembangunan adalah modalitas kuat untuk mencapai  sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan toleran di masa depan.

Merespon hal tersebut, Gerakan Perempuan Peduli KPPPA yang terdiri dari beberapa organisasi perempuan dan Komnas Perempuan bertemu pada tanggal 30 Juli 2019 untuk mendiskusikan kelangsungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di pemerintahan baru. Hal ini mengingat Kementerian Pemberdayaan Perempuan lahir dari perjuangan gerakan perempuan Indonesia untuk kemerdekaan serta melalui Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah RI tentang penguatan kembali mandat Konvensi CEDAW diantaranya fungsi dan keutamaan KPPPA yaitu memperhatikan secara serius persoalan-persoalan perempuan di Indonesia yang masih mengalami diskriminasi di berbagai sektor kehidupan.

Berangkat dari kesejarahan, mandat, dan tantangan perempuan Indonesia yang harus ditangani secara serius, kehadiran KPPPA secara kelembagaan yang menjalankan mandat pengarusutamaan gender yang kuat,  handal, dan mampu melakukan kerja sinergi dengan berbagai sektor, menjadi prioritas agar pemenuhan Hak Asasi Perempuan segera terwujud dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi  perempuan Indonesia.

Oleh karena itu kami individu dan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Gerakan  Perempuan Peduli KPPPA mengajukan konsep dan kriteria guna mendukung proses pemilihan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam memilih calon Menteri KPPPA dengan kriteria sebagai berikut:



  1. Memiliki kecintaan kepada Bangsa Indonesia dan pemajuan bangsa, terutama pemajuan perempuan Indonesia;

  2. Memiliki pengalaman dan kerja yang panjang dalam hal penegakkan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia;

  3. Memiliki keahlian dibidang kesetaraan gender  sebagai mandat perjuangan Indonesia dalam Konvensi CEDAW dan UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

  4. Memiliki komitmen demokrasi dan mandat reformasi di Indonesia;

  5. Memiliki komitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

  6. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam kerja-kerja birokratis dan koordinasi antarsektor;

  7. Responsif terhadap pendekatan-pendekatan solutif, kreatif, dan inovatif.


Demikian siaran pers ini kami sampaikan sebagai bagian mengawal proses demokrasi khususnya dalam pemilihan calon Menteri KPPPA Periode 2019-2024.


Gerakan Perempuan Peduli  KPPPA

Narahubung: Mike Verawati  (081332929509)


BERITA LAINNYA

Thursday, 7 November 2019
Rembuk Stunting Desa: Upaya Perkuat Komitmen Pencegahan dan Penanganan Stunting Mulai dari Desa

Kalyanamitra, Kalibawang – Pada akhir Juni 2019 empat desa di Kecamatan Kalibawang menggelar rembuk stunting dalam waktu berdekatan yakni Desa Banjarharjo, Desa Banjarasri, Desa Banjaroyo, dan ...

Friday, 4 October 2019
Rembuk Perempuan Sebagai Ruang Perempuan Desa Mengusulkan Pendapat

Kalyanamitra, Kalibawang – Posisi perempuan terlebih perempuan desa masih melekat pada posisi yang terpinggirkan. Konstruksi sosial yang mengutamakan dominasi kekuasaan hanya pada laki-laki masih me...

Tuesday, 2 April 2019
Perempuan Kalibawang Dukung Pemilu Bersih dan Dorong Kebijakan yang Pro Kepentingan Perempuan

Kalyanamitra, Banjaroyo – Paguyuban Perempuan Menoreh (Guyub Remen) bersama Kalyanamitra menghelat acara dengan tema "Pemilu Bersih, Menang Bersama Perempuan" pada Sabtu, 16 Maret 2019 di Embung Kra...

Friday, 29 March 2019
One Thousand Voices

Kalyanamitra, Jakarta – Awal tahun 2017, Kalyanamitra turut terlibat dalam sebuah proyek One Thousand Voices yang diinisiasi oleh Katya Lucia Berger, seorang produser dan jurnalis multimedia dari...