[Siaran Pers] Segera Bahas dan Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!

Jakarta, 30 November 2018 – Sudah dua tahun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) mengendap di DPR, dan selama itu pula masuk dalam agenda prolegnas, namun tak kunjung diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan kendati situasi kekerasan seksual di Indonesia sudah darurat. Komnas Perempuan mencatat bahwa selama tahun 2017 angka kekerasan seksual yang dilaporkan maupun ditangani mencapai 2.670 kasus (76%) di ranah publik/komunitas dan 2.979 (31%) di ranah privat/personal. Dari data tersebut, Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kasus yang paling banyak dilaporkan yaitu inses dan perkosaan.

Angka kasus kekerasan seksual hanyalah fenomena gunung es di mana kasus yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak karena masih sering dikaitkan dengan konsep moralitas. Kekerasan seksual masih dipandang sebagai aib sehingga tidak banyak diungkap dan dilaporkan. Hal ini dapat terlihat dari data Komnas Perempuan yang mencatat bahwa dari total 1.210 kasus inses, hanya 266 kasus (22%) yang dilaporkan ke polisi dan sebanyak 160 kasus (13,2%) diantaranya masuk dalam proses pengadilan.

Selain itu, perempuan korban kekerasan seksual lebih sering dikriminalisasi dan dianggap sebagai penyebab kekerasan seksual terjadi, sebagai akibat dari masih kuat dan langgengnya konstruksi berpikir yang patriarki. Bukannya mendapat perlindungan dan akses keadilan, perempuan korban justru sering disalahkan sehingga membuat malu dan takut untuk melaporkan kasusnya. Ironisnya, perilaku menyalahkan korban tidak hanya datang dari lingkungan keluarga dan masyarakat tetapi juga dari aparat penegak hukum hingga pejabat publik dan pemerintah.

Di sisi lain, perangkat hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual masih terbatas sehingga mekanisme dan penegakan hukumnya kurang maksimal. Aspek pencegahan, perlindungan dan hak-hak korban, pemulihan korban, ketentuan pidana, restitusi, rehabilitasi pelaku, kewajiban negara sampai pada partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual belum diatur secara komprehensif dalam sebuah kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, Negara wajib untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tepat guna untuk mencegah dan menangani maraknya kasus kekerasan seksual sesuai dengan amanat konstitusi serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Listyowati, Ketua Kalyanamitra mengatakan, "Saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Setiap hari kita mendengar  kasus kekerasan seksual terjadi. Korban membutuhkan keadilan dan perlindungan hukum segera. Konstitusi telah menjamin kehidupan yg aman, nyaman, dan sejahtera bagi setiap warga negaranya."

Oleh karena itu, melalui Diskusi Publik “Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Segera Disahkan” serta dalam rangkaian kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Kalyanamitra mendesak:

1. Pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan dan menuntaskan pembahasan RUU P-KS yang berperspektif korban, serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap proses pembahasannya dengan terbuka dan transparan.

2. Pemerintah dan DPR untuk menggunakan prinsip CEDAW dalam substansi RUU P-KS, serta mengutamakan akses keadilan dan pemenuhan hak-hak korban.

3. Pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).


###


Narahubung: Rena Herdiyani

Telepon: 08129820147

Email: ykm@indo.net.id


BERITA LAINNYA

Thursday, 31 January 2019
Desa dalam Kepungan Lansia

Desa dalam Kepungan Lansia
(catatan awal)
Oleh: Dianah Karmilah*
Para lansia berjejer lesehan duduk berselonjor, mengistirahatkan kaki mereka yang renta. Bahu mereka sandarkan pada ...

Monday, 8 October 2018
[Press Release] Pertama di DKI Jakarta, Kebijakan tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Press Release
Pertama di DKI Jakarta, Kebijakan tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
Berdasarkan data BPS 2017, angka perkawinan usia anak di Indonesia mencapai 25.71%, dan 12.76% nya d...

Sunday, 1 July 2018
Guyub Remen: Wadah bagi Perempuan Banjaroya untuk Mewujudkan Mimpi Bersama

Oleh: Estu Fanani
PAGUYUBAN PEREMPUAN MENOREH yang disingkat GUYUB REMEN didirikan pada tanggal 4 oktober 2015. GUYUB REMEN merupakan wadah atau organisasi bagi perempuan-perempuan di desa Banj...

Saturday, 30 June 2018
[Rilis Pers] Posyandu sebagai Garda Depan Layanan Kesehatan dan Sosial Dasar Masyarakat dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Jakarta, 3 April 2018 – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memiliki lima belas layanan kesehatan dan sosial dasar dalam programnya sesuai mandatnya dalam Peraturan Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 Tenta...